MUI Minta PKS Kawal RUU Jaminan Produk Halal

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Rekan-rekan pers yang dirahmati Allah

Bersama ini kami kirimkan Siaran Pers Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid saat menerima Kunjungan Majelis Ulama Indonesia terkait RUU Jaminan Produk Halal. 

Atas kerjasama yang diberikan, kami ucapkan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



------------------------------

SIARAN PERS

MUI Minta PKS Kawal RUU Jaminan Produk Halal

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap pemerintah tidak mengambilalih proses sertifikasi halal. Pemerintah sebaiknya berperan dalam melakukan sosialisasi hingga regulasi dan pengawasan.

Demikian diungkapkan Ketua MUI KH Amidhan saat bersilaturahim dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Rabu (13/2) di Gedung DPR. Amidhan didampingi Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim dan jajarannya, diterima Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR dari PKS, Sohibul Iman dan anggota Panja RUU Jaminan Produk Halal (JPH), Nasir Djamil.

Amidhan mengungkapkan, kedatangannya dalam rangka meminta dukungan Fraksi PKS untuk mengawal RUU JPH dengan menjadikan MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses sertifikasi halal.

"PKS jadi tumpuan harapan kami dalam memperjuangkan kehalalan produk yang dikonsumsi umat. PKS ini partai kader yang sebenarnya, dan sudah teruji konsistensinya. Alhamdulillah PKS luar biasa, mampu menyelesaikan masalah. Mampu mengubah musibah menjadi berkah. Ada musibah justru makin solid," puji Amidhan.

Amidhan menambahkan, RUU JPH sebaiknya tidak memberi peluang kepada pemerintah untuk menerima pendaftaran permohonan sertifikasi halal. Menurutnya, sebaiknya peran pemerintah adalah pasca sertifikasi dilakukan oleh MUI.

"MUI dengan LPPOM sudah melangkah jauh. Proses permohonan sertifikasi halal sudah bisa online. Pemohon tinggal isi formulir online, lalu LPPOM MUI mengirim auditor," tutur Amidhan.

Menanggapi Amidhan, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, sikap PKS sudah jelas untuk mendukung kewenangan sertifikasi halal tetap ada di MUI.

"PKS sudah firm, kewenangan fatwa halal-haram itu ada di MUI. Pemerintah cukup menindaklanjuti dengan sosialisasi, pengawasan, regulasi dan lain-lain," tandas Hidayat.

Untuk itu, Hidayat meminta MUI juga berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain agar mendukung upaya meloloskan RUU JPH dengan menjadikan MUI sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses sertifikasi halal.

Kontak:

Ketua FPKS DPR RI Dr HM Hidayat Nur Wahid, MA - 08129900001

--
Humas FPKS DPR RI
Fan Page FB > Fraksi PKS DPR RI

@FPKSDPRRI
021-57857023/ 24
www.fraksipks.or.id