Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

 Jakarta (17/12) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani dan Tim Covid-19 FPKS meluncurkan Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal ini diselenggarakan atas kerjasama Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dengan Setjen Perpustakaan DPR RI di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara, Senayan, Kamis (17/12/2020)

Bedah Buku tersebut dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Anggota Komisi IX dari FPKS DPR RI Adang Darajatun, Dimyati, Syahrul Aidi Maazat.

Kemudian, dari kalangan Pemerintah dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Epidemiologi IAKMI Pusat Ede Surya Darmawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat Ahmad Hadadi, Perpustakaan DKI Khaidir, hadir pula perwakilan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan acara tersebut dimoderatori oleh Presenter Kompas TV Fristian Griec.

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty menyatakan bahwa kelahiran Tim Covid-19 FPKS merupakan sebagai upaya fungsi check and balances, kontribusi penanganan dan pewarisan.

“Buku ini menjadi bukti untuk merespon terhadap pandemi, menginformasikan bagi masyarakat dan membangun literasi,” jelas Netty.

Wakil Ketua FPKS, Netty juga menyatakan bahwa buku tersebut merupakan buku yang dibuat secara kolektif untuk menawarkan solusi yang terbaik bagi penanganan pandemi ini.

“Kebijakan berbasis ilmiah dengan semangat kolaborasi merupakan The Most Important Thing,” tegas Netty.

Kemudian, Wakil Ketua FPKS tersebut juga menyatakan, bahwa bahan tulisan buku tersebut didapatkan juga dari berbagai negara yang mengalami hal yang sama.

Netty sebagai penyusun buku tersebut menjelaskan bahwa isi buku putih tersebut terdapat 10 Bab dengan bagian perencanaan dan pendekatan, kebijakan dan regulasi, peran pemerintah dan tata kelola. Juga ada surat terbuka Presiden MSI dan Kumpulan rilis anggota Tim Covid-19 FPKS.

“Faktor keberhasilan penanganan covid-19 lainnya ialah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan solidaritas masyarakat informasi (information society) serta kolaborasi yang optimal,” tutup Netty.

SANTUNAN YATIM DAN BERBUKA PUASA DI DPRA GLODOK

 

Rakerda, DPD PKS Kota Solok Membawa Semangat Pembaharuan

 

SOLOK -- Rakerda yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Daerah PKS Kota Solok bertempat di Mami Hotel kota Solok membawa semangat pembaharuan. Semangat pembaharuan ini di wujudkan dari anggota partai itu sendiri yang tercermin dari program-program kerja yang disampaikan oleh bidang-bidang yang sesuai dengan Visi dan misi partai berlogo orange ini.

Rakerda kali ini dihadiri oleh semua elemen pengurus, anggota partai, ketua Dewan Pimpinan Daerah, Sekretaris DPD, Majelis Pimpinan daerah (MPD), Dewan Etik Daerah (DED), ketua-ketua bidang, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di dua kecamatan yang ada di Kota Solok. Hadir ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS yang di wakili oleh Nurfirmanwansyah selaku manager DAPIL 7 Sumatera Barat.

Dalam sambutan Ketua DPD PKS Kota Solok Yohendri membuka dengan kisah peperangan yang di lakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadhan, Karna Rakerda kali ini di lakukan bertepatan dengan bulan Ramadhan. Ketua DPD mengajak seluruh bidang untuk merealisasikan program kerja yang sudah dirancang dengan sinergi yang baik antara semua elemen kepengurusan partai. Sinergi yang baik akan membuat kemenangan PKS periode ini akan menjadi nyata.

“Rakerda merupakan puncak dari bagaimana bidang-bidang menuntaskan dan merealisasikan kerjanya sesuai dengan panduan yang telah diberikan sehingga kemenangan itu nyata milik kita (PKS)” pungkas Yohendri dengan semangat.

Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang di wakili oleh Drs. H. Nurfirmanwansyah, Apt, MM yang sekaligus membuka acara Rakerda memberikan arahan-arahan kerja dan target yang akan dicapai pada pesta demokrasi tahun 2024, setiap struktur harus bekerja, berkontribusi untuk memenangkan partai ini.

“Rakerda merupakan bagian yang harus ada, bukan hanya seremonial saja tapi bertujuan untuk menciptakan pembaharuan komposisi baru untuk menguatkan dan menciptakan anggota yang solid sehingga siap menghadapi tantangan dan persoalan partai nantinya. Kesolidan struktur akan membuat kerja kita menghasilkan kerja yang maksimal” ujar anggota dewan yang pernah menjabat sebagai bupati Solok Selatan periode 2005-2010 ini.

Rakerda ini memberikan kesempatan kepada setiap struktur untuk menjelaskan program kerja yang sudah di bahas perbidang. Bidang DED diberikan kesempatan pertama untuk menjelaskan program kerjanya dan dilanjutkan oleh bidang-bidang yang lainnya.

Di akhir penutupan rakerda, hadir Walikota Solok bapak Ramadhani Kirana dan ulama Solok Buya Misran menambah semangat peserta rakerda meski sudah di penghujung waktu. Ramadhani Kirana Putra hadir mewakili Walikota Solok memberikan semangat dan menyapa struktur PKS dengan penuh hangat.

Dalam sambutannya wakil walikota yg terkenal dengan beras ini menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di antaranya sektor ekonomi yang akan menggerakkan kembali 28 BMT di kota Solok, sektor kesehatan, dan sektor vital lainnya di masyarakat yaitu menciptakan mesjid-mesjid paripurna yang tidak hanya bagus bangunannya tapi juga kegiatan dalam mesjid tersebut, persoalan Air bersih dan sampah di kota Solok, dan berbagai sektor dan permasalahan dinamika masyarakat yang terjadi. Tidak lupa beliau meminta kepada struktur PKS Kota Solok sebagai partai pengusung untuk terus mengawal pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Zul Elfian dan bapak Ramadhani Kirana Putra.

“PKS punya kewajiban sebagai partai pengusung yang telah memenangkan kami di PILKADA tahun lalu tapi turut mengawal pemerintahan kami dan komitmen itu dilihatkan oleh PKS” Ujar beliau yang pernah menjabat ketua KNPI Kota Solok periode lalu.

Setelah Rakerda resmi ditutup oleh wakil walikota Solok dilanjutkan dengan doa penutup yang dipimpin oleh Buya Misran. Doa khusyuk dilantunkan disambut dengan suara adzan yang mengumandang dan dilanjutkan dengan buka bersama yang disambut penuh syukur oleh seluruh peserta rakerda.

Sumber: abadkini.com

Rofik Bagikan THR untuk 104 Pedagang Kecil Terdampak Covid-19 di Dapil

 

PURBALINGGA - Anggota DPR RI FPKS Rofik Hananto membagikan THR untuk 104 pedagang kecil yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Penyerahan untuk pedagang di Purbalingga dilakukan di Aula Halalmart BC 3 Purbalingga, Senin (10/5).

Para pedagang yang mendapat THR adalah mereka yang ikut dalam kegiatan Pojok Berderma selama Ramadan. Pojok Berderma diadakan selama 25 hari ini merupakan program aspirasi anggota DPR RI FPKS Rofik Hananto bekerjasama dengan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Purbalingga untuk membantu para Pedagang terdampak covid-19.

"Kegiatan ini dalam rangka membantu pelaku usaha agar tetap eksis di masa krisis. Bisa tetap berjualan di tengah kondisi yang belum normal. Kita bantu simpan dan bagikan di akhir Ramadan," kata Rofik.

Dia berharap ini dapat membantu para pedagang, khususnya menjelang hari Raya Idul Fitri 1442 H, Sehingga mereka dapat sedikit tersenyum saat hari kemenangan tiba. "Kami berpesan agar para pedagang dapat terus semangat dan bangkit di tengah pandemi yang belum tahu kapan berakhir," katanya.

Selain di Kabupaten Purbalingga, THR juga diberikan kepada 30 pedagang terdampak Covid-19 yang mendukung kegiatan Pojok Berderma di Kabupaten Banjarnegara dan 30 pedagang di Kebumen.

"Saya senang bekerja sama dengan Bapak Ibu yang sudah menjadi pejuang keluarga. Saya sangat apresiasi. Jangan dilihat berapa jumlah THR-nya. Hari ini Bapak Ibu mendapat sertifikat dan THR," katanya.

Penanggung jawab Pojok Berderma yang juga Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Purbalingga Fidhoh Treeyati menyampaikan terima kasih kepada para pedagang yang sudah bekerja sama selama 25 hari ini.

"Kami membersamai pedagang yang terdampak Covid-19. Selama Pojok Berderma, dagangan pedagang kami borong sehingga jualan mereka laku terus. Mereka mendapatkan THR namun tidak kami berikan langsung saat itu,," katanya.

Sebab jika diberikan saat itu dikhawatirkan belum sampai Lebaran. THR itu sudah habis dulu. Karena itu pihaknya menyimpan THR itu dan menyerahkannya di akhir Ramadan.

Agar komunikasi tetap ada, Fidhoh berencana mengadakan pertemuan berkala dengan para pedagang setelah Ramadan usai. Namun pertemuan akan diadakan di lokasi yang dekat dengan rumah para pedagang.

"Sedangkan rumah tempat Pojok Berderma di Jalan Achmad Nur Kauman nantinya akan tetap difungsikan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Tetapi menunggu diperbaiki dahulu," ujarnya.

Garuda Keadilan Kecam Tragedi Penyerangan Masjid Al Aqsha

 

“Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.” Kalimat tersebut tertulis jelas di UUD45. Semestinya Indonesia menjadi negara terdepan yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina.

8 Mei 2021 lalu, Israel melakukan penembakan brutal terhadap para jamaah masjid al-Aqsha yang sedang melaksanakan shalat tarawih. Dari penembakan itu, setidaknya ada sekitar 178 orang korban luka-luka. Berita ini tentu saja mengiris hati banyak orang baik di kalangan kaum muslimin ataupun masyarakat umum lainnya. 

Penyerangan yang terjadi di masjid al-Aqsha ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Khususnya hak untuk dapat beribadah secara bebas dan aman. Selain itu, penyerangan tersebut juga menunjukkan sikap pongah serta hilangnya rasa toleransi dan kemanusiaan pada tubuh Israel.

Tragedi yang menyalahi aturan dunia ini seharusnya cukup untuk menjadi dasar bagi Indonesia untuk bergerak. Mengacu pada isi UUD45, selayaknya bangsa Indonesia wajib ikut mengambil peran agar hak asasi rakyat Palestina bisa dinikmati dengan sempurna.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta Pemerintah RI bersikap tegas serta menggalang kekuatan internasional untuk mengecam dan memberi sanksi atas tindakan yang telah dilakukan oleh Israel.

Sejalan dengan hal tersebut, Farhan, Ketua DPP Garuda Keadilan mengatakan, “Kami minta Presiden Jokowi untuk menjadi pelopor bagi pimpinan-pimpinan negara-negara lain untuk mengutuk perbuatan Israel dalam penyerangan kepada warga yang hendak sholat di masjid al-Aqsha”.

Kandidat Master di UIN Jakarta tersebut juga meminta Presiden Jokowi untuk melaksanakan amanah konstitusional negara, yaitu melakukan inisiatif untuk mengakhiri konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina selama ini.