Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

 Jakarta (17/12) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani dan Tim Covid-19 FPKS meluncurkan Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hal ini diselenggarakan atas kerjasama Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dengan Setjen Perpustakaan DPR RI di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara, Senayan, Kamis (17/12/2020)

Bedah Buku tersebut dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Anggota Komisi IX dari FPKS DPR RI Adang Darajatun, Dimyati, Syahrul Aidi Maazat.

Kemudian, dari kalangan Pemerintah dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Epidemiologi IAKMI Pusat Ede Surya Darmawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat Ahmad Hadadi, Perpustakaan DKI Khaidir, hadir pula perwakilan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan acara tersebut dimoderatori oleh Presenter Kompas TV Fristian Griec.

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty menyatakan bahwa kelahiran Tim Covid-19 FPKS merupakan sebagai upaya fungsi check and balances, kontribusi penanganan dan pewarisan.

“Buku ini menjadi bukti untuk merespon terhadap pandemi, menginformasikan bagi masyarakat dan membangun literasi,” jelas Netty.

Wakil Ketua FPKS, Netty juga menyatakan bahwa buku tersebut merupakan buku yang dibuat secara kolektif untuk menawarkan solusi yang terbaik bagi penanganan pandemi ini.

“Kebijakan berbasis ilmiah dengan semangat kolaborasi merupakan The Most Important Thing,” tegas Netty.

Kemudian, Wakil Ketua FPKS tersebut juga menyatakan, bahwa bahan tulisan buku tersebut didapatkan juga dari berbagai negara yang mengalami hal yang sama.

Netty sebagai penyusun buku tersebut menjelaskan bahwa isi buku putih tersebut terdapat 10 Bab dengan bagian perencanaan dan pendekatan, kebijakan dan regulasi, peran pemerintah dan tata kelola. Juga ada surat terbuka Presiden MSI dan Kumpulan rilis anggota Tim Covid-19 FPKS.

“Faktor keberhasilan penanganan covid-19 lainnya ialah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan solidaritas masyarakat informasi (information society) serta kolaborasi yang optimal,” tutup Netty.