Assalaamu'alaikum
wr.wb.
Rekan-rekan pers yang dirahmati Allah
Bersama ini kami kirimkan Siaran Pers Ketua Fraksi PKS DPR RI dalam Seminar bertajuk 'Bedah Tuntas Swasembada dan Impor Sapi'
Rekan-rekan pers yang dirahmati Allah
Bersama ini kami kirimkan Siaran Pers Ketua Fraksi PKS DPR RI dalam Seminar bertajuk 'Bedah Tuntas Swasembada dan Impor Sapi'
Atas kerjasama yang diberikan, kami ucapkan Terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.
------------------------------
Perlu Percepatan
Populasi Sapi Dalam Negeri
Jakarta
(22/2) Program
Swasembada Daging Sapi tahun 2014 atau yang dikenal dengan PSDS 2014 bertujuan
untuk mewujudkan ketahanan pangan hewani asal ternak berbasis sumberdaya
domestik. Program ini juga dimaksudkan sebagai pendorong dalam mengembalikan
Indonesia sebagai eksportir sapi seperti pada masa lalu.
Selain itu,
dengan adanya terobosan Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK)
2011, sebenarnya pemerintah telah memiliki peta potensi dan permasalahan terkait
dengan swasembada daging sapi ini. Selanjutnya, berdasarkan mapping
inilah pemerintah perlu mengimplementasikan Program PSDS 2014 sesuai dengan
Blue Print yang telah disusun pada tahun 2010.
Terkait dengan
hal itu, Ketua Fraksi FPKS DPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan pemberlakukan
sistem kuota impor yang berlaku saat ini harus diiringi dengan upaya percepatan
populasi ternak sapi di dalam negeri. “Pemerintah perlu memberikan insentif
kepada daerah-daerah yang memiliki kontribusi di dalam percepatan pencapaian
Program Swasembada Sapi 2014,” jelas Hidayat dalam Keynote Speech
pembukaan Seminar Nasional FPKS DPR RI bertajuk ‘Bedah Tuntas Swasembada dan
Impor Sapi’, Jum’at (22/2).
Selain itu,
menurut Hidayat, dalam mengatasi masih tingginya harga daging sapi di pasaran
maka pemerintah perlu melakukan mobilisasi sapi daging sapi dari sentra-sentra
sapi ke pusat-pusat permintaan daging sapi. Pemerintah juga harus menetapkan
zona sentra produksi sapi nasional. “Selanjutnya, untuk memberikan kemudahan dan
kelancaran distribusi daging sapi kepada konsumen, maka perlu dilakukan
pembangunan infrastruktur secara terpadu antara lain: pelabuhan, rumah potong
hewan, alat transportasi, dan lainnya,” ungkapnya.
Hidayat juga
meminta pemerintah memberikan dukungan terhadap infrastruktur yang dibutuhkan
antara lain: pembangunan pelabuhan dan rumah potong hewan di sentra-sentra
produksi sehingga dari sentra produksi yang dibawa itu adalah daging sapi bukan
lagi sapi bakalan, dan sejenisnya.
“Sebagaimana
diketahui sentra ternak ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur. Sedangkan lokasi konsumen berada di Jakarta. Selain itu,
belum adanya dukungan alat transportasi misalnya kereta api dari sentra-sentra
produksi ke konsumen. Pemerintah harus mencari solusi terbaik untuk masalah
ini,” tutup Hidayat.
--
Humas FPKS DPR RI
Fan Page FB > Fraksi PKS DPR RI
0 komentar:
Posting Komentar