Hidayat: 3000 Persen Publik Tunggu Hasil Investigasi Istana Tentang Bunda Putri.

Assalaamu'alaikum,

Rekan media terhormat, berikut terlampir 2 buah rilis dari Ketua Fraksi PKS:

1. Hidayat: 3000 Persen Publik Tunggu Hasil Investigasi Istana Tentang Bunda Putri.

2. Hidayat: SBY Harus Tegur Dipo Alam

Semoga berkenan memberitakan.

Terima kasih atas bantuan rekan-rekan.

----

SIARAN PERS

KETUA FPKS DPR RI

Rilis 1.

Hidayat:  3000 Persen Publik Tunggu Hasil Investigasi Istana Tentang Bunda Putri

JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Kebijakan Publik, Hidayat Nur Wahid, menyesalkan keputusan istana untuk tidak mengungkapkan hasil investigasi tentang Bunda Putri kepada publik. Padahal, publik sangat ingin mengetahui identitas sosok yang telah membuat Presiden SBY marah besar karena disebut dekat dengan dirinya tersebut.

Sebagaimana diberitakan,  Jubir Presiden,  Julian Aldrin Pasha menyampaikan bahwa pihak istana tidak akan mengungkap identitas Bunda Putri ke publik. Informasi tentang Bunda Putri dari hasil kerja intelijen hanya ditujukan sebagai konsumsi internal pihak Istana.  Menurut Hidayat, keputusan untuk tidak mengungkap hasil investigasi itu justru akan menimbulkan kecurigaan publik.  

"Padahal 3.000 persen publik menunggu hasil investigasi dari Presiden.  Jika tidak diungkap, ini justru akan menimbulkan kecurigaan relasi Bunda Putri dengan beberapa pihak di Istana," tegas Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Hidayat sendiri masih belum sepenuhnya yakin apakah SBY memang tidak akan mengungkapkan identitas Bunda Putri. Apalagi, kali ini yang menyampaikan informasi tentang tidak akan diungkapkannya hasil investigasi itu hanyalah seorang juru bicara. Sementara, saat menyampaikan bantahan atas keterangan Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) di persidangan, SBY menyampaikannya sendiri. Bahkan dengan kemarahan yang meluap-luap, SBY menyebut LHI 1000 hingga 2000 persen bohong.  

"Kenapa kali ini hanya jubir presiden yang menyampaikan informasi pembatalan? Apakah itu perintah Pak SBY atau manuver Julian sendiri. Bagusnya Pak SBY saja yang menumumkan supaya clear," tandas Hidayat.

Rilis 2.

Hidayat: SBY Harus Tegur Dipo Alam

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Kebijakan Publik, Hidayat Nur Wahid menilai Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah tidak fokus bekerja lantaran mencampuri urusan rumah tangga PKS. Karena itu, Hidayat meminta Presiden SBY menegur pembantunya tersebut.

Sebagaimana diberitakan, Dipo Alam menyarankan PKS untuk segera mempercepat pelaksanaan Munas guna mengganti Presiden partai yang kini dijabat Anis Matta. Menurut Dipo, dengan mengganti Anis, borok-borok PKS akibat kasus korupsi bisa dibersihkan.

Menurut Hidayat, statemen Dipo Alam sudah terlalu jauh melampaui tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagai Seskab. Padahal, sebagai pembantu Presiden SBY ada banyak hal yang harus dia selesaikan.

"Misalnya, membantu koordinasi antarmenteri, hingga permasalahan TKI, dimana empat warga Indonesia ditembak di Malaysia," tutur Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Hidayat justru mempertanyakan maksud Dipo menyarankan percepatan Munas tersebut. Ditambah lagi, Dipo juga mengaku berkomunikasi dengan kader-kader muda PKS yang konon resah dan siap mengambilalih kepemimpinan PKS.

"Apakah dia ingin memecah belah internal PKS? Ini serius, Pak SBY harus menegur Seskab. Apalagi kalau Dipo berhubungan dengan aktivis PKS memakai jam kerjanya sebagai Seskab. Padahal Pak SBY sudah mengingatkan para pembantunya untuk fokus bekerja. Kalau perlu jangan pulang sebelum selesai," tandas Hidayat.

Hidayat menambahkan, Dipo Alam tidak perlu mencemaskan soliditas kader-kader PKS. Kader dan pengurus PKS hingga lini terbawah terbukti solid. Tidak ada eksodus beramai-ramai, menyusul satu-satunya kasus dugaan korupsi yang kini masih dalam proses persidangan.

"Pilkada di banyak tempat, PKS menang. Kalau tidak menang, masuk tiga besar. Pilgub Jawa Barat, Sumatera Utara dan di banyak kabupaten termasuk yang terkahir di Karanganyar," jelas Hidayat.

Selain itu, lanjut Hidayat, ketika mengumumkan daftar calon sementara (DCS), KPU meminta masukan dari masyarakat. Hasilnya, KPU mengungkapkan, tak ada kader PKS yang mempunyai masalah dari sisi hukum. 

"Kader PKS yang diajukan oleh masyarakat tidak dianggap memiliki masalah hukum. Presiden PKS tidak mencalonkan. Pak LHI juga tidak. Lalu kenapa dikait-kaitkan?" jelasnya.

Hidayat sendiri merasa heran mengapa Dipo Alam tiba-tiba menaruh perhatian pada kondisi rumah tangga PKS hingga menyarankan kepada PKS untuk mempercepat Munas.

"Apakah ada bisikan dari Bunda Putri untuk menyampaikan usulan itu? Kalau demikian, ini tentu menjadi pertimbangan serius. Karena Bunda Putri ini kan sangat dahsyat, sampai-sampai Pak SBY perlu menggelar jumpa pers," sentil Hidayat.

Karena itu, sekali lagi Hidayat meminta SBY menegur Dipo Alam. Sebab, Dipo dinilai telah keluar dari jalur tupoksi.

Kontak:

*Ketua FPKS DPR RI Dr HM Hidayat Nur Wahid, MA - 08129900001