JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan dihentikannya
pembahasan RUU Pilpres. Khususnya, terkait biaya kampanye. Sampai saat
ini tidak ada aturan yang jelas soal sumber pembiayaan kampanye kepada
capres-cawapres. Hal ini yang membuat capres-cawapres terpilih
tersandera oleh pemilik modal.
"Suka tidak suka Indonesia dalam periode ke depan akan dikuasai pemilik
modal. Karena tidak ada pembatasan biaya pengeluaran dan pemasukan.
Mereka bisa mengumpulkan jaringan keuangan dari mana saja yang tidak
jelas," papar Wasekjen PKS, Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, Rabu (30/10).
Persoalan lain, imbuh Fahri, menyangkut parameter keberhasilan presiden
terpilih dalam memimpin. Menurutnya, saat ini presiden tidak pernah
diberi kontrak yang menyajikan parameter kesuksesan.
"Misalnya kalau kita dibilang tambah sejahtera alat ukurnya apa? Apakah
masyarakat tambah mandiri? Apakah entrepreneurnya bertambah. Jadi ini
seperti memberi cek kosong kepada rakyat," katanya. (ROL)
0 komentar:
Posting Komentar