Surahman: Kampanye pada Soal Melanggar Konvensi Penyelenggaraan UN

Jakarta (21/4) - Munculnya konten soal ujian yang mempromosikan salah satu Calon Presiden pada Ujian Nasional (UN) menuai respon dari berbagai pihak. Materi biografi singkat tentang salah satu Calon Presiden pada Pilpres 9 Juli 2014 tersebut, dapat diartikan sebagai salah satu bentuk kampanye terselubung, demikian menurut Anggota Komisi X DPR Surahman Hidayat.

Surahman menyatakan kejadian ini dapat mencoreng kredibilitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai penyelenggara UN. “Kredibilitas Kemendikbud dipertaruhkan. Mengingat pada Konvensi Ujian Nasional, akhir September tahun lalu, dicanangkan penyelenggaraan UN yang bermartabat: kredibel, reliabel, dan akuntabel,” kata Surahman.

Kemendikbud sebenarnya telah mengadopsi soal-soal berstandar internasional sekelas Programme International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), namun akibat pemilihan soal yang mengampanyekan salah satu calon presiden ini, yang menurutnya tidak adil dan memihak salah satu pihak. “Mengapa dengan konsep kualitas soal UN kelas dunia, bisa muncul materi berbau kampanye dan politik praktis sampai tiga kali dalam lembar soal UN?” tanya Surahman secara retoris.

Surahman berasumsi bahwa Kemendikbud  tentu tidak sembarangan menunjuk tim penyusun soal-soal UN. Mereka adalah guru-guru berprestasi, dosen, dan para ahli yang berpengalaman di bidangnya yang memiliki visi, kredibilitas, dan integritas yang tidak diragukan. “Kemendikbud harus melakukan investigasi kasus ini untuk mengetahui motif dan memastikan dunia pendidikan benar-benar steril, tidak ditumpangi oleh kepentingan politik tertentu. Kemendikbud juga harus arif menjaga etika dan menyadari momentum politik yang sensitif menjelang Pilpres, materi UN tidak berspekulasi politik,” pungkas Surahman.

Peserta ujian SMA dan sederajat adalah pemilih pemula pada Pilpres 9 Juli mendatang. Sebanyak 18.334.458 adalah pemilih pemula, atau 10 persen dari daftar pemilih tetap 186.569.233 orang. “Para siswa yang mengikuti UN untuk SMA dan sederajat ini juga diyakini memilih atas dasar pertimbangan rasional, karenanya tidak sepantasnya UN dijadikan instrumen “rasional” untuk menanamkan nilai, membangun mindset dan memengaruhi, apalagi menggiring pilihan politik para pemilih pemula,” ungkap Surahman.