“Penyerahan laporan dana kampanye ke KPUD Kota Bogor...Insya Allah Caleg terpilih bisa dilantik.”
Pria tinggi itu biasa kami sapa dengan panggilan Pak Dar, yang bernama lengkap Daryana Sumarto. Beliau salah satu personel Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO) DPD PKS Kota Bogor yang pada masa “pertarungan besar” pemilu legistalatif sering berpindah peran menjadi “konsultan” laporan keuangan partai dan caleg.
“Aku nyaru sek bantuain kerjaan bendahara (saya berubah peran dulu membantu pekerjaan bendahara)”
Itu kalimat yang saya ingat ketika Pak Dar sering menghilang dari peredaran di Markaz Dakwah atau Agenda lain di DPD PKS Kota Bogor. Bayangkan, sambil terus menjalankan tugas sebagai personel Kepanduan menjaga markaz, keliling kota dan, ribath beliau hampir tiap hari bolak-balik Bogor Jakarta membantu tim DPP menyiapkan laporan dana pelaksanaan pemilu legislatif (pileg). Saya sering melihat motor gede Pak Dar ada di Markaz Dakwah DPD PKS Kota Bogor, tapi orangnya tidak ada. Ternyata beliau hanya memarkir motornya di markaz dan melanjutkan ke DPP dengan KRL Jabodetabek. Luar Biasa!
Sebelum pileg berlangsung, sejak bulan Desember, beliau sudah menyiapkan laporan pertama rencana penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tahun 2014. Bulan Maret 2014 beliau membantu struktur (partai) dan caleg menyiapkan laporan kedua tentang pembukaan rekening khusus dana kampanye. Dan setelah pileg usai, laporan dana kampanye harus dibuat juga oleh beliau dan tim.
“Tuh berterima kasih pada Pak Dar, kita Kota Bogor bisa ikut pemilu,” kata seorang ketua DPC PKS di Kota Bogor yang menyebutkan betapa laporan keuangan struktur dari DPD sampai DPP sangat menentukan keikutsertaan dalam pemilu.
Apa yang dikerjakan Pak Dar? Ini penjelasan Pak Dar pada saya:
“Struktur dan caleg harus bikin laporan dana pemiu. Harusnya per caleg harus buat sendiri (laporan keuangannya), tetapi karena keterbatasan mereka, kita bantu. Mereka mengumpulkan kwitansi kemudian saya bantu buat laporan dan mereka tandatangan."
Pak Dar menambahkan,
"Kalau struktur (parpol) gak lapor, batal semuanya. Kalau caleg gak lapor, akan diumumkan di web KPU dan jadi “ganyangan” wartawan. Misalnya caleg PKS gak lapor, (ada dugaan) ada dana yang tak terhingga mungkin kayak gitu.”
Saya lalu menelusuri peraturan terkait laporan dana pemilu. Nah, ketermu nih di UU nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilupada pasal 138 ayat 1 dan 3
“Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan. (ayat 1)
“Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.” (ayat 3)
Saya semakin paham dan salut atas kerja senyap Pak Dar selama ini. Kerja senyap tanpa grasak-grusuk inilah yang menjadi penyelamat bagi PKS, tidak hanya di tingkat DPD (Kota/Kabupaten) tapi sampai Ke DPP (pusat).
“Tambahan, laporan bukan hanya Kabupaten/Kota tapi juga DPW/Provinsi dan DPP juga. Jadi Kalau DPP gak buat, jadi di senayan kita kosong. Alhamdulillah team bendahara di semua lapisan ada” Tegas Pak Dar kembali.
Inilah salah satu sosok orang-orang yang senyap dan sunyi dari pantauan orang bahkan kader, tapi perannya sangat vital dan tugasnya begitu mulia.
Terima kasih kepada Pak Dar, Tim Bendahara dan Pelaporan Keuangan PKS di seluruh nusantara yang bekerja siang malam berhari-hari untuk 'menyelamatkan' partai dan para caleg dari ancaman diskualifikasi. Semoga Allah meridhoi.
0 komentar:
Posting Komentar