Jakarta –
Gubernur Irwan Prayitno, kembali meraih penghargaan pembina terbaik
nasional “Si Kompak Award 2014”. Penghargaan itu diberikan Wakil
Presiden Boediono di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Kamis (5/6) dalam
rangkaian Rakernas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Pedesaan.
Penghargaan
bidang pemberdayaan tersebut diberikan kepada lembaga, pelaku dan
pembina PNPM Mandiri Perdesaan terbaik nasional untuk kategori Badan
Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Perencanaan
Partisipatif Desa (PPD), Pendamping Lokal (PL), Desa dengan Pemeliharaan
Terbaik, serta Fasilitator Kecamatan terbaik.
Yang diraih
Sumbar, terkait kategori Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk aspek
inovasi keberpihakan kepada rumah tangga miskin. Pada 2013, Irwan juga
meraih penghargaan serupa untuk kategori pembina BKAD dan UPK terbaik.
Award ini
merupakan bukti apresiasi dan komitmen Ditjen PMD Kementerian Dalam
Negeri terhadap hasil kerja keras masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri
Perdesaan sejak 2008.
“Ini suatu
prestasi bagi Sumbar yang sudah berhasil melakukan kerjasama antar
nagari, dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyukseskan program
PNPM Mandiri Perdesaam di daerah kita,” kata Irwan, kepada Singgalang di
Jakarta.
Gubernur
berharap, penghargaan tersebut bisa menjadi pembelajaran dan percontohan
bagi daerah lain sehingga dapat memotivasi pelaku lain untuk
mendampingi masyarakat lebih baik dan lebih ikhlas.
Atas
keberhasilannya itu, Irwan mengaku bangga dengan keberhasilan salah satu
program pembangunan daerah melalui PNPM Mandiri Perdesaan dapat dicapai
dengan baik.
Dia turut
mengapresiasi Sijunjung atas keberhasilannya membina BKAD, khususnya
terkait aspek peran fungsi dan pengembangan jaringan kerja sama.
Bersama
Gubernur di Jakarta, penghargaan terkait prestasi itu turut diterima
Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin sebagai pembina kabupaten terbaik
nasional.
“Kita berharap
keberhasilan ini, akan meningkatkan kebersamaan dan motivasi masyarakat
di Sumbar untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik dalam meningkatkan
keberhasilan program PNPM. Sehingga, bisa berdampak kepada pembangunan
di desa-desa dan nagari,” ujarnya.
Menurut Irwan,
di Sumbar PNPM bermanfaat dalam mendorong pembangunan sehingga perlu
dipertahankan, karena dalam pelaksanaannya di lapangan melebihi dari
anggaran yang dikucurkan. Misalnya dalam pembangunan infrastruktur jalan
dialokasikan Rp50 juta, tapi dilihat hasilnya bisa meningkat 100
persen, karena dikerjakan dengan semangat kekompakan dan gotong royong.
Selain BKAD
Kecamatan Lubuk Tarok, Sijunjung, Sumbar yang dipilih sebagai BKAD
terbaik dari aspek peran fungsi dan pengembangan jaringan.
Penjelasan
Gubernur diperkuat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM),
Suhermanto Raza. Katanya, pelaksanaan PNPM Mandiri di Sumbar
meningkatkan tidak saja kebersamaan tapi juga perekonomian masyarakat.
“Sudah banyak
bukti yang kita lihat. PNPM Mandiri menjadi salah satu pemicu
meningkatnya kesejahteraan masyarakat, begitu juga dengan kualitas
infrastruktur. Karena berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk
masyarakat” ujar Suhermanto.
Dalam
sambutannya, Wapres Budiono berharap program PNPM harus tetap berjalan
karena terbukti sebagai program andalan dalam memberantas kemiskinan.
Bahkan, di kelas dunia, PNPM sudah diakui sebagai program yang baik.
Menurut Wapres,
PNPM sangat sejalan dengan perintah Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang
Desa. Ciri PNPM yang sesuai dengan perintah UU Desa adalah pemberdayaan
masyarakat. Oleh sebab itu, Budiono menitipkan harapannya pada
pemerintahan mendatang agar tetap menjalankan program ini.
Sementara,
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyampaikan, PNPM merupakan program
yang amat didukung rakyat dalam penuntasan kemiskinan di daerah.
Kegiatan itu memberi motivasi yang baik bagi masyarakat dalam
meningkatkan kemajuan sesuai dengan aspirasi.
Gubernur,
bupati dan walikota diminta memberikan perhatian terhadap kemajuan
pembangunan daerah melalui program PNPM secara lebih terpadu guna
mengurangi angka kemiskinan.
Rakernas
PNPM-MP diselenggarakan guna memperoleh kesepahaman dan persepsi antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama dalam melaksanakan
koordinasi dan komitmen dalam penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat.
Selain
Mendagri, turut hadir sejumlah menteri KIB jilid II, Tarmizi Taher,
Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri, para gubernur, bupati dan wakil
dari insan-insan pemberdayaan masyarakat perdesaan di Indonesia. [hariansinggalang.co.id]
0 komentar:
Posting Komentar