BANDUNG (23/12) - Pemerintah pusat menggelontorkan dana hampir Rp 1 triliun untuk penanggulangan bencana alam. Anggaran itu dialokasikan dari APBN 2015.
"DPR memutuskan untuk membolehkan ada dana on call sebesar Rp 900 miliar yang sudah bisa keluar Januari," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah, di Bandung, Selasa (23/12).
Menurut dia, anggaran sebesar itu merupakan antisipasi ketika bencana alam terjadi. Agar tidak berbelit dengan birokrasi, dana bencana alam untuk tahun 2015 itu sudah dibahas dan diputuskan sebelumnya oleh anggota DPR RI periode sebelumnya.
Kesiapan anggaran bencana tersebut merupakan langkah tepat pemerintah dalam tanggap terhadap kejadian bencana. "Jadi kita sudah sepakati, kalau ada kejadian di awal atau akhir tahun bisa dikeluarkan tanpa disetujui DPR," terangnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, gelontoran dana dari pemerintah pusat harus juga didukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam. Salah satunya dengan adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Kalau di undang-undang bantuan itu bisa diberikan kalau ada BPBD, atau ada penanggung jawabnya siapa, sehingga anggaran itu tidak akan lama jika dikucurkan," tandasnya.
Sumber: http://www.merdeka.com
"DPR memutuskan untuk membolehkan ada dana on call sebesar Rp 900 miliar yang sudah bisa keluar Januari," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah, di Bandung, Selasa (23/12).
Menurut dia, anggaran sebesar itu merupakan antisipasi ketika bencana alam terjadi. Agar tidak berbelit dengan birokrasi, dana bencana alam untuk tahun 2015 itu sudah dibahas dan diputuskan sebelumnya oleh anggota DPR RI periode sebelumnya.
Kesiapan anggaran bencana tersebut merupakan langkah tepat pemerintah dalam tanggap terhadap kejadian bencana. "Jadi kita sudah sepakati, kalau ada kejadian di awal atau akhir tahun bisa dikeluarkan tanpa disetujui DPR," terangnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, gelontoran dana dari pemerintah pusat harus juga didukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam. Salah satunya dengan adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Kalau di undang-undang bantuan itu bisa diberikan kalau ada BPBD, atau ada penanggung jawabnya siapa, sehingga anggaran itu tidak akan lama jika dikucurkan," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar