Ini Syarat dari PKS untuk Mencari Pengganti Jenderal Sutarman

JAKARTA (9/1) - Anggota Komisi III F-PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan soal calon Kapolri baru memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih.

“Biarlah nanti Presiden yang menentukan siapakah yang akan dipilih. Kapolri mendatang harus benar-benar memahami proses reformasi internal Polri yang saat ini sedang berjalan,” kata Aboe Bakar di Jakarta, Jumat (8/1/2015).

Menurut dia calon Kapolri harus paham, sebenarnya saat ini sampai pada tahap mana reformasi yang sedang dilakukan di internal lembaga Kepolisian.

“Kemudian dia harus memiliki komitmen untuk melanjutkan proses reformasi tersebut agar berjalan dengan baik,” jelasnya.

Selain itu, Kapolri harus mampu merubah pola hubungan dengan masyarakat. Selama ini pendekatan persuasif belum maksimal dilakukan saat aparat menjalankan tugasnya.

“Kapolri yang baru harus benar-benar menyadari keberadaan masyarakat Indonesia yang multietnis, suku, ras, dan agama dengan berbagai dinamikanya. Sehingga mampu mendesain pola hubungan yang tepat antara institusi Polri dengan masyarakat,” ujarnya.

Karakter Kapolri baru harus pula bersahabat, sehingga bisa menata kembali hubungan Polri dengan TNI. Kapolri yang baru harus dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI.

Hal ini tidak hanya antar pimpinan dua kesatuan tersebut, namun juga hubungan harmonis antara dua institusi dan personilnya pada setiap jenjang organisasi.

“Sehingga kita tak akan melihat lagi bentrok antar TNI-Polri,” katanya.

Disamping itu, calon Kapolri baru harus mampu meningkatkan hubungan baik dengan penegak hukum lain. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Polri dengan Kejaksaan Agung dan KPK dalam hal tugas penegakan hukum.

“Harus dihindari kebekuan komunikasi antar tiga penegak hukum ini, khususnya dalam persoalan pemberantasan korupsi. Sehingga akan dapat dihindari overlaps dalam penanganan korupsi dan dapat terjalin hubungan yang harmonis,” pintanya.

Lebih lanjut dia mengatakan terakhir calon Kapolri baru harus menyadari perlunya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi konferensi pers atau media gathering.

“Sehingga publik akan lebih banyak mendapatkan informasi berkaitan progres kinerja Polri, utamanya berkaitan dengan kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik,” pungkasnya.

Sumber: http://www.lensaindonesia.com