Anis Matta : PKS Tetap Partai Islam

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)dijamin tetap berasaskan Islam. Meskipun, dalam implementasi kehidupan berpolitik, PKSmengedepankan ideologi logika.

"Sampai sekarang, kami adalah partai Islam. Ideologi kami bedakan menjadi dua. Prinsip tetap Islam tetapi implementasinya ada ideologi logika. Di mana, untuk mencapai itu harus dengan demokrasi," ujar Presiden PKS Anis Matta dalam diskusi Partai Politik Platform Kebijakan Pembangunan PKS bertema ‘Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat’ di Auditorium Ruangan Terapung Perpustakaan Pusat UI, Selasa (7/1). 

Anis menilai perlunya menghilangkan ketegangan antara ideologi dalam kancah politik di Indonesia.

Menurut dia, saat ini kondisi heterogen di Indoensia belum bisa dilepaskan dari ketegangan segitiga. "Ada ketegangan segitiga, yakni antara Islam, modernitas, dan ke-Indonesiaan," ujar Anis.

Dia mencontohkan saat 7 tahun hidup di pondok pesantren, terjadi antara ketegangan Islam dan modernitas berupa larangan mengenakan celana jeans. Ia menangkap larangan itu sebagai sebuah simbol perlawanan modernitas yang dianggap tidak sesuai dengan agama.

Selain itu, ketegangan yang lain, yakni antara Islam dan ke-Indonesiaan. "Kami merasakan adanya ketegangan lain, antara Islam dan ke-Indonesiaan yang akhirnya jadilah ketegangan segitiga. Rasanya ini tidak bisa diintegrasikan menjadi satu. Inilah warisan ketegangan yang tak kunjung selesai. Apabila PKS memimpin nantinya apakah harus mengalami rute ini juga?" tukasnya.

Menurut dia, Indonesia di masa yang akan datang perlu mendekatkan antara Islam, modernitas dan ke-Indonesiaan. Warisan segitiga tersebut ia nilai harus dilalui karena tidak membuat bangsa ini menjadi bangsa yang produktif.

Menurut Anis, sulit bagi Indonesia untuk berkembang jika kekuatan politik di dalamnya masih terjebak pada ketegangan ideologi tersebut. Padahal, sambung dia, untuk siap masuk dalam persaingan global dibutuhkan persiapan yang mengglobal.

Dikatakan dia, pada masa Orde Lama, Indonesia disibukkan dengan membangun fondasi dari
kekuatan politik untuk beralih kepada kekuatan ekonomi di masa Orde Baru.

Sementara, pada era reformasi, lanjut dia, bangsa ini dihadapkan pada kekuatan civil society
beragam latar belakang yang beberapa aktor perubahannya dari kampus, media, LSM/ormas,
dan partai politik.

"Kita harus persepsikan ulang, dari kesatuan politik menjadi kesatuan peradaban. Jadi, cara pandang kepada negara mesti diubah. Negara harus melihat rayat sebagai alat peradaban bukan hanya alat untuk menciptakan tatanan sosial seperti yang selama ini kita baca," pungkasnya.

Sumber : metrotvnews