DPR Dorong Swasta Ikut Siapkan Infrastruktur

Jakarta (4/4) — Meski setiap tahun anggaran belanja infrastruktur meningkat, tapi total investasi infrastruktur Indonesia terhadap PDB masih terbilang kecil, baru 4,51%. Untuk memenuhi biaya investasi infrastruktur, DPR mendorong keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur (Skema Public Private Partnership/PPP).

“Kebutuhan investasi infrastruktur selama 2010-2014 yakni Rp1.923,8 triliun, Sementara kemampuan APBN hanya Rp815,6 triliun dan APBD sebesar Rp445,57 Triliun. Karena itu, peran swasta untuk ikut menyediakan infrastruktur perlu didorong untuk mengatasi baglock ini,” ujar Yudi Widiana Adia, Anggota Komisi V DPR RI asal Sukabumi, Jawa Barat.

Yudi mengatakan baglock anggaran infrastruktur selama ini terjadi karena minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah. Apalagi, sebagian besar APBN habis untuk alokasi belanja pegawai  dan subsidi, termasuk untuk memenuhi anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN.

“APBN kita sangat terbatas. Salah satu upaya yang bisa mendorong pertumbuhan infrastruktur adalah membuka kran bagi investor melalui KPS. Ini yang sepertinya masih mandek,” papar Yudi.

Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan penanaman modal di sektor swasta sebesar Rp980 triliun (kurang lebih USD 94 milyar) berdasarkan kerangka KPS untuk jangka waktu 2010-2014. Namun, realisasi selama tahun 2010-2014 awal baru mencapai Rp269,3 triliun.

Sebenarnya, pemerintah telah menyadari peran penting sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan ini dan karenanya telah menyediakan suatu sarana bagi pihak swasta agar dapat ikut berperan serta dalam pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Program KPS milik pemerintah ini mencakup rentang infrastruktur yang luas, termasuk bandar udara, pelabuhan laut dan sungai, jalan dan jembatan, jalan kereta api, ketenagalistrikan dan sebagainya. Namun hingga saat ini belum banyak investor yang tertarik berinvestasi, yang secara substansial, banyak disebabkan oleh urusan pembebasan lahan.

Disisi lain, buruknya kinerja penyerapan anggaran di kementerian juga menyebabkan daya saing infrastruktur Indonesia masih menjadi salah satu yang terendah di Asia. Hal ini sangat memprihatinkan. Apalagi, anggaran untuk belanja infrastruktur cenderung mengalami peningkatan. Namun disisi lain, penyerapan rendah.

“Bagaimana  memperbaiki daya saing infrastruktur jika anggaran telah disiapkan, namun kinerja penyerapan anggaran pemerintah lamban. Tak heran bila kondisi infrastruktur di Indonesia justru terendah di Asia berdasarkan Global Competitiveness Report oleh World Economic Forum," jelas Yudi.