JAKARTA (16/12) – Penolakan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Albertus Patty, atas rencana penetapan Peraturan Kapolri (Perkap) terkait seragam berjilbab bagi Polisi Wanita (Polwan), mendapatkan tanggapan dari Ketua MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI, Surahman Hidayat di Jakarta (15/12).
Menurut Surahman, dalam penetapan Perkap Jilbab Polwan sesungguhnya tidak perlu persetujuan manusia, apalagi yang berlainan agama. "Berjilbab itu kewajiban agama dan hak pribadi setiap muslimah, termasuk Polwan, dalam mematuhi agama," tegas Surahman yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu.
Surahman menambahkan tidak pada tempatnya apabila PGI mencampuri praktik keberagamaan umat, "Itu bentuk penghormatan terhadap kebhinnekaan yang merupakan pilar kehidupan berbangsa," jelasnya.
Sikap mempermasalahkan simbol dalam praktik beragama, lanjut Surahman, sesungguhnya tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan simbol dalam praktik beragama merupakan kodrat kehidupan yang majemuk sekaligus kekayaan Bangsa Indonesia.
Menurut Surahman, dalam penetapan Perkap Jilbab Polwan sesungguhnya tidak perlu persetujuan manusia, apalagi yang berlainan agama. "Berjilbab itu kewajiban agama dan hak pribadi setiap muslimah, termasuk Polwan, dalam mematuhi agama," tegas Surahman yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu.
Surahman menambahkan tidak pada tempatnya apabila PGI mencampuri praktik keberagamaan umat, "Itu bentuk penghormatan terhadap kebhinnekaan yang merupakan pilar kehidupan berbangsa," jelasnya.
Sikap mempermasalahkan simbol dalam praktik beragama, lanjut Surahman, sesungguhnya tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan simbol dalam praktik beragama merupakan kodrat kehidupan yang majemuk sekaligus kekayaan Bangsa Indonesia.
“Keinginan menampilkan simbol agama itu sendiri merupakan bagian dari ketaatan kepada agama," tutup Surahman.
Foto Thumbnail: http://static.republika.co.id
0 komentar:
Posting Komentar